Kendari Haksuaranews.com Dewan pimpinan wilayah lembaga Perhati pembangunan dan Anti korupsi Sulawesi tenggara, meminta pihak Kejagung dan KPK kiranya dapat menyelidiki dana jaminan reklamasi pasca tambang khususnya wilayah Sulawesi tenggara dimana hasil pemeriksaan BPKRI tahun 2022 dana jaminan reklamasi masih mengendap di beberapa bank termasuk yang paling besar bank Sultra yang jumlahnya ratusan miliyar bahkan hingga saat ini sudah mencapai triliunan .. dari hasil analisa dan data informasi yang di himpun DPW LPPK Sultra ratusan perusahaan yang beroperasi atau melakukan aktifitas pertambangan sampai saat ini tidak pernah melakukan reklamasi. Rehabilitasi Aliran Sungai ( DAS ) setelah paska tambang serta tidak melaksanakan kewajiban dan ini akan berdampak bagi lingkungan atau kawasan yang telah di kerja atau di buka dan ini sudah berlangsung lama sejak Wilayah Sulawesi Tenggara masuk zona area pertambangan. Nikel
Dan untuk tahun 2023 yang melakukan reklamasi hanya satu perusahan,
Kepala dinas ESDM Prov Sulawesi tenggara Andi Azis ketika men
dikonfirmasi terkait perusahan yang melakukan reklamasi pihak dinas ESDM Sultra menjelaskan pada tim DPW LPPK SuLtra , Yang ada tembusan dari Kementrian ESDM ke kami baru PT. CERIA I, Kolaka . . Uangkap Kadis ESDM Sultra seperti yang disampaikan Karmin selaku Ketua LPPK
Jadi harapan kami segera sidik dana jamrek karena kewajiban mereka pasca tambang dan semua perusahaan yang melakukan aktifitas di Sultra tidak menjalankan kewajiban untuk reklamasi .. dan jadi pertanyaan kami kepada kementrian ESDM terus meneriakkan kuota RKAB .. Karmi menduga pihak kementrian ESDM diduga kuat menerima gratifikasi karna persyaratan mengajukan kuota untuk mendapatkan RKAB adalah setiap perusahan pertambangan wajib melakukan reklamasi . Melakukan rehabilitasi daerah Aliran sungai dan mendapatkan hasil kajian lingkungan atas dampak dampak yang akan terjadi
Perlu di ketahui potensi kurusakan lingkungan dan dampak dan mengancam masyarakat dan sangat berdampak bagi warga yang berada di wilayah Daerah Aliran Sungai lanjut Karmin SH salah Satu aktifis Sultra yang getol melakukan kritikan terhadap sejumlah kebijakan kebijakan pemerintah .. meminta presdien probowo mengevaluasi kementrian ESDM dan semua pihak yang sering bermain di sektor tambang. Tutup Karmin
Red/Is
