Kendari Haksuaranews.com Dewan pimpinan Wilayah lembaga Pemerhati Pembangunan dan aAnti Korupsi Sulawesi Tenggara ( LPPK SULTRA), mendapat informasi di
Masa transisi pemerintahan baik itu lingkung Prov maupun kabupaten kota , modus para oknum menemui para calon pejabat yang akan menduduki masa jabatan pemerintahan depenitif baik gubernur maupun kabupaten kota .. bagaimana tidak kalau tradisi ini terus di gunakan dan jalankan akan merusak tatanan pemerintahan dan akan berujung adanya dugaan korupsi setiap pejabat yang di angkat karna mereka menduduki jabatan bukan karena kompetensinya atau latar belakang akan tetapi siapa yang membayar .dan ini sudah menjadi tradisi siapapun yang menjabat gubernur maupun bupati walikota. Harapan Karmin selaku ketua umum LPPK Sultra Meminta KPK dan Kejagung lakukan OTT jika dalam masa transisi pemerintahan ada para oknum oknum yang memanfaatkan. Cela perbuatan melawan hukum dan bagi calon pejabat yang di duga untuk memberikan. Suap agar di a galau suatu jabatan di beri sanksi berat baik itu kode etik aparatur sipil negara maupun sanksi pidana .. lanjut Karmin bahwa selama ini kami sering mendapatkan informasi jika ingin suatu jabatan di wajibkan untuk membayar dan inilah yang membuat daerah tersandera dengan kepentingan yang pada akhirnya akan ada indikasi untuk menyalahgunakan. Kewenangannya dalam menduduki jabatan , kata Karmin yang selalu getol suarakan pemberatasan korupsi di bumi anoa meminta juga gubernur terpilih dan semua para bupati walikota terpilih agar tidak lagi menggunakan cara cara yang mengangkat suatu jabatan di lingkupnya harus bayar . Yang pada akhirnya kepentingan rakyat kadang terabaikan karena semua pejabat Sudah punya beban tegas ke sejumlah media ..
Red/Tim
